SOFTSKILL: PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI

1. PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hUkum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu :

1. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi.

2. Badan hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (Association of persons).
Penggabungan orang -orang tersebut berdasar kesukarelaan (Voluntarily joined together).
Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to achieve a common economic end).
Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (formation of a democratically controlled business organization).
Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (making equitable contribution to the capital required).
Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

Definisi Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Definisi Dooren

Sudah memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan – badan hokum.

Definisi Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat orang’. Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak- tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas tersebut adalah :

1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu

2. harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

3. Ukuran harus benar dan dijamin

4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong-royong.

Definisi UU No. 25/1992

Undang-undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha (Business Enterprise).
Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi.
Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”.
Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.
Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”.

2. TUJUAN KOPERASI

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip Munkner

Hans H. Munkner menyajikan 12 prinsip, yaitu:

Keanggotaan bersikap sukarela
Keanggotaan terbuka
Pengembangan anggota
Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak di bagi
Efisiensi ekonomi dan perusahaan koperasi
Perkumpulan dengan sukarela
Kebebasan dalam menggambil keputusan dan penetapan tujuan
Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsur koperasi Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

Pengawasan secara demokratis (democratic control).
Keanggotaan yang terbuka (open membership).
Bunga atas modal di batasi (a fixedor limited interest on capital).
Pembagian SHU sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchases).
Penjualan sepenuhnya dengan tunai (trading strictly on a cash basis).
Barang yang di jual harus asli dan tidak di palsukan (selling only pure and anadulterated goods).
Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi (providing the education of the members in cooperative principles).
Netral terhadap politik dan agama (political and religious neutrality).

Prinsip Raiffeisen

Freidrich William Reiffeisen (1818-1888) adalah walikota Flammershelt di Jerman. Prinsip reiffeisen adalah sebagai berikut:

Swadaya.
Daerah kerja terbatas.
SHU untuk cadangan.
Tanggung jawab anggota tidak terbatas.
Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.
Usaha hanya kepada anggota.
Keanggotaan berdasarkan watak, bukan uang.

Prinsip Schulze

Di Delitzsch Jerman seorang ahi hukum bernama Herman Schulze (1800-1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran dan usaha-usaha lainnya. Inti dari prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut:

Swadaya.
Daerah kerja tak terbatas.
SHU untuk cadangan dan dibagikan untuk karyawan.
Tanggung jawab anggota terbatas.
Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan.
Usaha tidak terbatas tidak hanya kepada anggota.

Prinsip ICA(International Cooperative Alliance)

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang di buat-buat (open and voluntarily membership).
Pemimpin yang demokratis atas dasar satu orang satu suara (democratic control – one member one vote).
Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital).
SHU di bagi 3: sebagai usaha cadangan, sebagian untuk masyarakat, sebagian dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (promotion of education)
Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun international (intercooperative network)

Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip koperasi indonesia versi UU No. 12 tahun 1967:

Sifat keanggotaan sukarela dan terbatas dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing.
Adanya pembatasan modal dan bunga.
Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percara pada diri sendiri.

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 dan yang berlaku pada saat ini di indonesia adalah sebagai berikut:

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Pengelolaan dilakulan secara demokratis.
Pembagian SHU di lakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal.
Kemandirian.
Pendidikan perkoperasian.
Kerja sama antar koperasi.