KEBIJAKAN FISKAL

1. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengelola kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik atau lebih produktif dari sebelumnya. Instrumen utama dari kebijakan fiskal adalah pendapatan dari pajak dan juga pengeluaran/ belanja negara.

Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengubah pola penerimaan (berupa pajak) dan pengeluaran negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini dilakukan dengan mengatur Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) serta mengubah angka-angka di dalamnya untuk mendapatkan keadaan yang ada pada tujuan penyusunan APBN.

Kebijakan Fiskal berbeda dengan Kebijakan Moneter, walaupun tujuannya sama yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Fiscal policy merupakan kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.

2. PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEREKONOMIAN

Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.

Bagi Negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.

3. TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, sasaran, dan prioritas pembangunan ekonomi nasional. Secara rinci, berikut ini adalah beberapa tujuan kebijakan tersebut:

1.      Untuk mencapai kestabilan ekonomi secara nasional

2.      Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional

3.      Untuk memacu laju investasi di Indonesia

4.      Untuk membuka lapangan pekerjaan lebih luas

5.      Untuk mewujudkan keadilan nasional

6.      Untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar laju inflasi dapat dikendalikan

7.      Untuk pemerataan dan pendistribusian pendapatan

4. INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

Pada fiscal policy terdapat dua instrumen utama, yaitu pengeluaran (belanja negara) dan pendapatan (dari pajak). Berikut penjelasan singkatnya:

1. Pendapatan Negara (Pajak)

Pajak adalah instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, dimana semua wajib pajak (perorangan dan badan usaha) wajib memberikan kontribusi pada negara.

2. Pengeluaran Negara

Semua pengeluaran negara disusun dalam Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN). Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri.

5.JENIS-JENIS KEBIJAKAN FISKAL

Ada beberapa jenis fiscal policy yang dapat ditempuh oleh suatu pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian. Adapun macam-macam kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

A. Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya, berikut ini adalah yang termasuk dalam fiscal policy:

1. Kebijakan Anggaran Surplus

Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan semua pendapatan untuk digunakan pengeluaran/ belanja. Dengan begitu pemerintah dapat menabung atau menambah tabungan serta dapat menekan angka inflasi.

2. Kebijakan Fiskal Seimbang

Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah dengan membuat jumlah penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama. Kelebihan kebijakan ini adalah negara tidak perlu meminjam dana dari negara asing. Sedangkan kekurangan kebijakan ini adalah kondisi ekonomi nasional menjadi tidak menguntungkan atau bahkan terpuruk.

3. Kebijakan Fiskal Dinamis

Kebijakan ini adalah kebijakan yang mirip dengan kebijakan seimbang, namun terdapat improvisasi di dalamnya yaitu jumlah pengeluaran dan pemasukan sama tapi dapat keduanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring waktu.

4. Kebijakan Fiskal Defisit

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Dengan kata lain, jumlah pendapatan lebih rendah dibandingkan jumlah pengeluaran.

Kebijakan ini dilakukan ketika terjadi kelesuan dan depresi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini memiliki kekurangan yaitu anggaran negara selalu dalam kondisi kekurangan.

B. Berdasarkan Teori

Berdasarkan teori, berikut ini adalah macam-macam kebijakan fiskal tersebut:

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan ini dilakukan untuk pertimbngan pengeluaran anggaran dan penambahan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.

2. Kebijakan Fiskal Disengaja

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi secara nasional. Cara yang dilakukan adalah dengan memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan pajak maupun perubahaan pengeluaran negara.

Ada 3 bentuk kebijakan ini, yaitu:

·                                      a.       Mengubah pengeluaraan pemerintah

b.      Mengubah sistem pemungutan pajak

c.       Mengubah pengelolaan pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara serentak

Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Saat ekonomi mengalami depresi, kebijakan ini akan menambah aktivitas ekonomi. Sedangkan pada saat inflasi, kebijakan ini akan menekan angka inflasi tersebut.

Jenis kebijakan tak disengaja ini termasuk di dalamnya pajak proporsional, pajak progresif, asurangsi pengangguran, kebijakan harga minimum.